Jakarta --- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) akan menjadikan tahun 2012 yang tinggal beberapa hari lagi sebagai tahun untuk memberikan layanan kepada mereka yang tidak terjangkau. Jargonnya adalah: “Menjangkau Mereka yang Tak Terjangkau”.

Jargon tersebut, kata Mendikbud Mohammad Nuh dalam jumpa pers akhir tahun, Jumat (30/12) pagi, adalah bagian dari kelanjutan dari program keramahan sosial yang dicanangkan tahun 2011, yakni ketika Kemdikbud menjemput para lulusan SMA/MA/SMK dari keluarga miskin untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. “Kami akan memperluas program tahun sebelumnya dengan jargon “Menjangkau Mereka yang Tak Terjangkau”,” katanya.

Melalui jargon ini, kata Mendikbud yang dalam jumpa pers didampingi seluruh pejabat eselon satu di lingkungan kementeriannya, diharapkan dapat meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) pendidikan di semua jenjang. “Jargon ini penjelasannya adalah untuk menjalankan pendidikan untuk semua ( education for all - EFA), yang telah dinyatakan dan diamanatkan dalam konstitusi dan UU Sistem Pendidikan Nasional,” tuturnya.

Mantan Menkominfo ini juga berharap, jargon ini dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia (human development index/HDI), karena pendidikan berkorelasi positif terhadap capaian HDI, yang merupakan gabungan dari nilai dari indeks kesehatan, pendidikan, dan pendapatan per kapita.

Tak Perlu Khawatir

Pada bagian lain penjelasannya, Nuh mengatakan, pengambilan jargon ini bukan berarti akan mengabaikan masyarakat perkotaan yang memiliki keterbatasan ekonomi, karena prinsipnya adalah pendidikan untuk semua, sehingga pengertian “tak terjangkau” bukan hanya “tak terjangkau” secara ke wilayahan, tapi juga sosial-ekonomi, bahkan kultural atau budaya. “Mereka yang masuk kategori miskin yang berada di perkotaan pun juga masuk dalam definisi ’tak terjangkau’ ini. Kemdikbud menyiapkan berbagai program untuk mereka di tahun 2012,” katanya.

Dikatakan Nuh, sedikitnya ada tiga hal yang harus disiapkan dalam kerangka menjalankan jargon tersebut. 

Pertama, harus ada kebijakan keberpihakan atau kebijakan diskriminatif positif. “Pendekatan-pendekatan pembangunan berdasarkan proporsional jumlah penduduk, keberhasilan pada sektor pembangunan tertentu, kiranya harus dipinggirkan dalam kerangka menjalankan kebijakan diskriminatif positif ini. Kini yang dikembangkan dan dikedepankan adalah pendekatan yang mengarah pada fungsi keadilan,” katanya.

Kedua, membangun sekolah-sekolah baru sekaligus memperbaiki yang sudah ada di kantong-kantong dimana populasi penduduk yang tidak bersekolah sangat besar, atau memiliki APK rendah. Untuk di daerah-daerah terpencil, terpencar, dan daerah perbatasan, Kemdikbud telah menyiapkan model sekolah berasrama yang terintegrasi. “Ada sekolahnya, asrama, juga rumah untuk pendidik dan tenaga kependidikan. Sehingga untuk melengkapi jargon Kemdikbud 2012 itu, maka kalau sebelumnya di daerah-daerah terpencil, terluar, berlaku adagium siswa mencari sekolah, kini menjadi sekolahlah yang mencari siswa,” kata mantan Rektor ITS Surabaya ini.

Ketiga, menyediakan bantuan dana pendidikan atau subsidi bagi mereka yang memang nyata-nyata tidak mampu secara ekonomi. (pih)