UN Jadi Syarat Masuk PTN
Akhirnya, Hanya Siswa Lulus UN Berhak Masuk PTN...
| Inggried Dwi Wedhaswary |



PADANG, KOMPAS.com - Guru Besar Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang Prof Jamaris Jamna menilai, rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadikan ujian nasional (UN) 2012 sebagai salah satu syarat masuk perguruan tinggi negeri (PTN) merupakan penghargaan terhadap prestasi siswa. Menurutnya, kebijakan ini bisa mengangkat kredibilitas UN.

Rencana itu, pada satu sisi dapat mengangkat kredibilitas UN sehingga tidak hanya sebatas uji kompetensi siswa pada akhir tahun pelajaran, katanya.


Pada akhirnya, hanya siswa lulus UN yang berhak masuk PTN
-- Jamaris Jamna
Dalam pandangan Jamaris, menjadikan UN sebagai syarat masuk PTN akan menjadikan tujuan diadakannya UN sinkron dengan fungsi PTN itu sendiri. Menurutnya, PTN merupakan bagian dari pemerintah, sementara UN juga salah satu program pemerintah.

Dengan demikian, masyarakat bisa lebih menghargai pelaksanaan UN sebagai program pemerintah di bidang pendidikan, ujar Jamaris.

Sementara, bagi siswa SMA/sederajat yang lulus UN dengan predikat atau nilai terbaik, sudah sepantasnya dapat masuk ke PTN. Hal ini, kata dia, salah satu bentuk penghargaan pemerintah terhadap siswa yang telah meraih prestasi selama 12 tahun di jenjang pendidikan sekolah.

Pada akhirnya, hanya siswa lulus UN yang berhak masuk PTN, katanya.

Dia mengatakan, calon mahasiswa PTN harus memiliki bukti atau surat tanda telah lulus UN dari sekolahnya. Jika belum, maka tidak diperbolehkan mengikuti perkuliahan meski telah diterima melalui Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Sebab, menurutnya, SNMPTN tetap menjadi prioritas utama lulus atau tidaknya calon mahasiswa di PTN karena merupakan program yang telah dicanangkan pemerintah.

Perguruan Tinggi Negeri dilibatkan dalam UN 2012 bisa menjadi syarat kebijakan ini, katanya.

Dia menambahkan, dengan dilibatkannya jajaran PTN sebagai pengawas UN 2012, maka mereka dapat melihat siswa mana yang berkompeten masuk ke PTN.

Sebelumnya, Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Sudjarwadi mengatakan, pihaknya menolak penggunaan nilai UN SMA pada tahun 2012 untuk dijadikan syarat penerimaan mahasiswa baru PTN. Menurut dia, nilai UN tidak serta-merta bisa dijadikan tes masuk PTN karena tujuan pelaksanaan UN dan tes masuk PTN berbeda satu sama lain.

Alasan itu pula yang melatarbelakangi UGM untuk tidak menerapkan nilai UN sebagai syarat penerimaan mahasiswa baru tahun depan, katanya.

Sudjarwadi mengatakan, UN diselenggarakan untuk mengukur hasil pembelajaran peserta didik selama tiga tahun. Sementara itu, tes masuk PTN diadakan untuk menjaring mahasiswa baru yang cocok dengan perguruan tinggi tersebut, dengan menggunakan tes multiobyektif yang saling menyatu.

Berdasarkan pandangan akademik, nilai UN tidak bisa menjadi tes masuk PTN karena selain tujuan penyelenggaraannya berbeda.................

Sumber: Kompas.Com
Berita Lengkap: http://edukasi.kompas.com/read/2012/01/03/10522873/Akhirnya.Hanya.Siswa.Lulus.UN.Berhak.Masuk.PTN.

Inovasi
Esemka Harus Picu Inovasi Perguruan Tinggi
| Inggried Dwi Wedhaswary |


JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi X DPR RI yang menangani pendidikan, olahraga, pariwisata dan kebudayaan, Rohmani mengatakan,, mobil hasil rakitan siswa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Solo Esemka harus mampu memicu perguruan tinggi dan lembaga riset milik negara menciptakan inovasi-inovasi produk. Dengan kemampuan yang dimiliki, menurutnya, perguruan tinggi dan lembaga riset bisa melakukan inovasi lebih dari yang dilakukan para siswa SMK.


Di tengah minimnya dana dan peralatan, SMK Negeri 2 Solo bisa merakit mobil. Seharusnya perguruan tinggi dan lembaga riset bisa lebih dari itu, kata Rohmani, Senin (9/1/2012), di Jakarta.

Rohmani mengatakan, perguruan tinggi seperti ITB, UI, UGM, dan ITS seharusnya termotivasi dengan kemampuan para siswa SMK. Ia menekankan, capaian pelajar SMK itu menjadi pelajaran bagi perguruan tinggi dan lembaga riset.

Kita akui, dana riset masih rendah. Tetapi, jangan selalu menjadikan itu sebagai alasan bagi kita untuk tidak berkreasi, katanya.

Ia menambahkan, sistem dan tata kelola pendidikan tinggi memicu rendahnya inovasi dan kreasi para mahasiswa. Tuntutan agar mahasiswa menyelesaikan studinya dengan cepat, dinilai menafikkan bahwa para mahasiswa tersebut juga harus mengasah kemampuannya.

Oleh karena itu, Rohmani berharap, Direktorat Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan (Kemdikbud) segera menata ulang tata kelola pendidikan tinggi.

Salah satu karakter pendidikan tinggi adalah semangat riset. Ini yang hilang dari perguruan tinggi. Saya berharap kultur riset ini harus dihidupkan kembali, ujar Rohmani.

Sumber: Kompas.Com
Berita Lengkap: http://edukasi.kompas.com/read/2012/01/09/14494989/Esemka.Harus.Picu.Inovasi.Perguruan.Tinggi

Pendidikan SMK
Tiga Pesan Penting di Balik Kiat Esemka
| Inggried Dwi Wedhaswary |


SURABAYA, KOMPAS.com — Pakar teknik mesin Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya Prof Ir Herman Sasongko mengatakan, ada tiga pesan penting di balik karya mobil Kiat Esemka oleh para pelajar sekolah menengah kejuruan (SMK). Ketiga pesan itu adalah, pertama, pejabat harus hidup bersahaja, berpihak pada potensi lokal, dan melihat SMK sebagai solusi untuk mengantisipasi penganggur intelektual.

Keberpihakan pejabat pada potensi lokal itu jauh lebih penting dari sekadar memesan atau membeli mobil Esemka karena keberpihakan itu akan lebih terwujud dalam bentuk kebijakan terhadap potensi lokal, kata Herman, Senin (9/1/2012), seperti dikutip Antara.

Ia menilai, mobil Esemka merupakan bukti bahwa Indonesia sudah siap berdikari di segala lini, termasuk bidang otomotif.

Masalahnya, para elite kita yang tidak mau hidup bersahaja dengan mandiri, namun mereka mementingkan citra diri dengan pesan mobil, ujar Pembantu Rektor ITS yang juga pembina mobil Sapu Angin ITS itu.

Oleh karena itu, katanya, respons sejumlah pejabat yang menyikapi hasil karya para pelajar SMK itu dengan beramai-ramai memesan Esemka adalah sikap yang naif. Seharusnya pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mendukung mobil Esemka dan potensi lokal lainnya.

Para elite kita perlu belajar dari Malaysia dan Jerman, bagaimana pejabat Malaysia memihak potensi lokal dengan mengeluarkan mobil Proton, dengan sebagian kecil komponen memang masih impor. Sedangkan pejabat Jerman memilih untuk memajukan pendidikan vokasi (SMK), katanya.

Herman juga menyatakan dukungannya atas rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang ingin menggandakan politeknik menjadi 150 unit dalam beberapa tahun ke depan. Tujuannya, untuk mendukung perkembangan SMK yang akan menjadi andalan dalam dunia pendidikan ke depan.

Tapi, hal itu harus diikuti dengan sikap Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan untuk mengeluarkan serangkaian kebijakan dan regulasi yang memihak pada potensi lokal, baik melalui industri skala khusus maupun industri berpola asuh antara industri besar dan kecil, ujar Herman.

Menurutnya, Esemka tidak mungkin berkembang dalam skala industri yang serba otomatis. Sebab, pelajar SMK hanya mampu membuat satu unit mobil Esemka dalam waktu tiga bulan. Sementara itu, industri mampu membuat satu unit mobil dalam delapan menit saja.

Karena itu, keberpihakan pemerintah pada potensi lokal yang diawali dengan mobil Esemka itu jauh lebih penting daripada ramai-ramai memesan mobil Esemka. Itu hanya kepedulian sesaat dan naif, bahkan pemerintah bisa melakukan spesifikasi SMK untuk mendukung industri tertentu, katanya.

Ke depannya, ia berharap akan ada alumni SMK yang bergerak dalam bidang cat, baut, dan sejenisnya, seperti halnya yang terjadi di China. Yang jelas, keberpihakan pemerintah itu penting karena pelajar SMK atau mahasiswa teknik sekali pun pasti akan terkendala izin prinsipil, ujar Herman.

Apalagi, menurutnya, potensi lokal dalam skala kecil dipastikan akan kalah bila berhadapan dengan produk impor.

Kalau pemerintah hanya mementingkan impor, maka kita akan menjadi bangsa konsumen dan berada di bawah bangsa-bangsa lain untuk selamanya, katanya.................

Sumber: Kompas.Com
Berita Lengkap: http://edukasi.kompas.com/read/2012/01/09/13192069/Tiga.Pesan.Penting.di.Balik.Kiat.Esemka

Wajib Belajar
Wajib Belajar 9 Tahun Ditarget 100 Persen pada 2012
| Inggried Dwi Wedhaswary |

 
JAKARTA, KOMPAS.com - Program wajib belajar 9 tahun belum sesuai harapan karena saat ini rata-rata lama belajar baru 7,9 tahun. Karena itu, pada tahun 2012, wajib belajar 9 tahun ditargetkan bisa mencapai 100 persen. Tahun ini pula, pemerintah mulai merintis wajib belajar 12 tahun.

”Akan dilakukan beberapa langkah agar target itu tercapai,” kata Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Kamis (5/1), di Jakarta.

Salah satu langkah yang ditepuh adalah memberikan dana bantuan operasional sekolah (BOS) untuk semua siswa SD-SMP di perkotaan dan pedesaan serta bantuan untuk siswa SMA/SMK.

Selain BOS, tahun ini pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk beasiswa sebesar Rp 5,4 triliun bagi 8,2 juta siswa dan mahasiswa miskin dari total anggaran fungsi pendidikan sebesar Rp 290 juta.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh menambahkan, program wajib belajar berkorelasi kuat dengan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru RI Sulistiyo mengatakan, anggaran fungsi pendidikan 20 persen dari APBN harus ditinjau ulang.................


Sumber: Kompas.Com
Berita Lengkap: http://edukasi.kompas.com/read/2012/01/06/0936443/Wajib.Belajar.9.Tahun.Ditarget.100.Persen.pada.2012

Sentul, Bogor (ANTARA News) - Pemerintah merencanakan kenaikan anggaran pendidikan pada APBN 2012.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengemukakan hal itu saat memberikan sambutan pada peringatan Hari Guru dan Hari Ulang Tahun Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Sentul International Convention Centre, di Bogor, Rabu,

"Pada 2011 ini anggaran pendidikan capai Rp266,9 triliun, ini saja sebetulnya lebih dari separuh total APBN 2005, tahun depan pemerintah usulkan ke DPR RI, dan biasanya setuju, Rp286,6 triliun," katanya.

Ia menjelaskan, dengan kenaikan anggaran pendidikan akan banyak hal yang bisa dilakukan.

"Dari anggaran yang semakin besar kita bisa tingkatkan keperluan pendidikan kita. Misal BOS, kita ingin 31,3 juta siswa SD mendapat bantuan BOS, 13,4 juta siswa SMP mendapatkan BOS, dan delapan juta siswa miskin dapat bea siswa termasuk peningkatan kualifikasi dan sertifikasi guru capai S1 dan D4, bukan hanya kemampuan guru tetapi juga kesejahteraan mengikuti, ada tunjangan profesi dan tunjangan khusus," katanya.
(P008) 

  
 



Kudus (ANTARA News) - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh mengajak semua pelajar di Tanah Air untuk mendeklarasikan kejujuran dalam mengerjakan ujian nasional (UN) yang akan dimulai pada pertengahan April 2012.

"Kami minta, semua pelajar, terutama di Kabupaten Kudus sebagai kota Islami untuk mendeklarasikan kejujuran dalam mengerjakan ujian nasional," ujarnya saat menghadiri acara silaturahmi bersama jajaran Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) dan kepala madrasah/sekolah Lembaga Pendidikan Ma`arif NU Kudus dan Jepara di SMP NU Al Ma`ruf, di Kudus, Minggu.

Meskipun semua pelajar dituntut jujur dalam mengerjakan UN, kata dia, prestasi tidak boleh diabaikan.

"Tidak ada gunanya jujur dalam mengerjakan UN, akan tetapi tidak memiliki prestasi. Kejujuran perlu dijunjung tinggi dengan tetap menghasilkan prestasi," ujarnya.

Dengan demikian, semua pelajar dituntut mempersiapkan diri dengan baik agar bisa lulus dalam pelaksanaan Ujian Nasional (UN) 2012.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus Sudjatmiko menyambut positif ajakan menteri tersebut, karena kejujuran merupakan modal untuk membangun bangsa nantinya.

Apalagi, lanjutnya, kejujuran juga menjadi potret potensi yang dimiliki setiap pelajar serta menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kualitas belajar mengajar di sekolah.

Menurut dia, pengawas ujian harus melaksanakan tugas pengawasannya dengan baik agar proses kejujuran pelajar dalam mengerjakan soal UN berjalan dengan baik.

Ia mengakui, pelajar di Kabupaten Kudus masih memiliki nilai plus dalam hal kejujuran dalam mengerjakan UN.

Bahkan, lanjut dia, pelajar di wilayah Jateng masih diakui tingkat kejujurannya masih tergolong bagus dibanding dengan daerah lain.

Meskipun semua pelajar dituntut jujur dalam mengerjakan soal UN, Sudjatmiko optmistis, tingkat kelulusan UN untuk SMA/MA dan SMK di Kabupaten Kudus pada 2011 yang mencapai 99,98 persen bisa dipertahankan pada 2012 nanti.

"Target kami, tingkat kelulusan tahun ini bisa menembus angka 100 persen. Akan tetapi, target paling realistis adalah mempertahankan tingkat kelulusan yang tercapai pada 2011," ujarnya.

DPKAD Akan Salurkan BOS untuk Sekolah Swasta
| Benny N Joewono |

Rabu, 21 Desember 2011 | 22:20 WIB

PADANG, KOMPAS.com - Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Padang, Sumatera Barat, akan menyalurkan dana bantuan operasional sekolah tahap IV/2011 untuk sekolah swasta pada Kamis.

Persyaratan pencairan dana bantuan operasional sekolah (BOS) sebagian besar sekolah swasta di Padang telah kami terima dan diproses. Targetnya pada Kamis (22/12/2011) dana tersebut sudah masuk rekening masing-masing sekolah swasta, kata Kepala Bidang Bendahara Umum Padang DPKAD Kota Padang Kennedi, Rabu (21/12/2011).

Ia mengakui adanya keterlambatan penyaluran dana BOS tahap IV untuk sekolah swasta karena persyaratan pencairan juga terlambat disampaikan dari sekolah ke Dinas Pendidikan untuk selanjutnya disampaikan kepada DPKAD.

Ia mengatakan, masih 20 persen dari jumlah sekolah swasta di Padang yang belum melengkapi persyaratan khususnya naskah perjanjian hibah daerah (NPHD).

Dana BOS tahap IV periode Oktober-Desember 2011 yang akan disalurkan kepada SD dan SMP swasta sebesar Rp 3,09 miliar, masing-masing Rp 1,38 miliar untuk 77 SD swasta dan Rp 1,71 miliar kepada 63 SMP swasta.

Sedangkan siswa yang akan menerima sebanyak 13.808 murid SD dan 11.904 pelajar SMP, katanya.

Ia mengatakan, seharusnya dana BOS tahap IV tersebut telah ditransfer ke rekening sekolah pada 7 Desember 2011, terhitung tujuh hari setelah dana BOS sampai ke kas daerah.

Dana BOS sampai ke kas daerah pada 29 November 2011, sedangkan dana BOS untuk SD dan SMP negeri telah disalurkan pada 7 Desember 2011.

Manajer BOS Disdik Padang Maghdalena mengatakan, pihaknya telah menyampaikan persyaratan pencairan lebih kurang 80 persen dari jumlah SD dan SMP swasta penerima. Tersisa 20 persen sekolah lagi yang masih menunggu kelengkapan persyaratannya khususnya NPHD, katanya.

Ditargetkan, kata dia, semua persyaratan pencairan dana BOS bagi sekolah swasta telah rampung pekan ini. Ia menambahkan, dana BOS untuk sekolah negeri telah disalurkan pada 7 Desember 2011.................

Sumber: Kompas.Com
Berita Lengkap: http://edukasi.kompas.com/read/2011/12/21/22205913/DPKAD.Akan.Salurkan.BOS.untuk.Sekolah.Swasta

Ujian Nasional
UN Dinilai Gagal Tingkatkan Kualitas Pendidikan
| Inggried Dwi Wedhaswary |

Selasa, 13 Desember 2011 | 09:50 WIB

KENDARI, KOMPAS.com - Pengamat pendidikan Sulawesi Tenggara Prof Dr Abdullah Alhadza menilai, penyelenggaraan ujian nasional (UN) yang setiap tahun pelaksanaan menelan dana ratusan miliar rupiah, gagal meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Pelaksanaan UN, menurutnya, membuat siswa dan guru mencari peluang untuk berbuat curang.

Setiap kali penyelenggaraan UN, para siswa hanya sibuk mengejar bocoran soal sedangkan guru aktif mencari siasat memfasilitasi siswa berbuat curang agar bisa mendapatkan nilai bagus dan lulus UN, kata Abdullah, di Kendari, Selasa (13/12/2011).

Setiap kali penyelenggaraan UN, para siswa hanya sibuk mengejar bocoran soal sedangkan guru aktif mencari siasat memfasilitasi siswa berbuat curang agar bisa mendapatkan nilai bagus dan lulus UN

Ia mengatakan, UN yang menyedot anggaran negara sekitar Rp600 miliar setiap tahun, hanya menghasilkan kualitas ketidakjujuran anak bangsa.

Setiap kali penyelenggaraan UN, ribuan polisi dikerahkan mengamankan naskah dan jalannya UN, ribuan dosen diterjunkan menjadi pengawas independen, ratusan bupati dan wali kota serta puluhan gubernur turun memantau ke ruangan ujian. Namun hasilnya, hanya sedikit sekolah yang kurang melakukan kecurangan dalam UN, ujarnya.

Menurut Abdullah, dari 33 provinsi di seluruh Indonesia, hanya ada tiga provinsi yang sedikit melakukan kecurangan dalam penyelenggaraan UN. Selebihnya, dikategorikan hitam atau terjadi kebocoran soal UN.

Data itu, merupakan hasil penelitian Balitbang Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010, kata Abdullah.

Ia mengatakan, tujuan pemerintah menyelenggarakan UN adalah untuk memotivasi anak agar giat belajar dan mendorong guru lebih aktif mengajar. Dengan begitu, tujuan pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan dapat tercapai.

Namun, yang terjadi, kata dia, anak-anak didik malas belajar tapi rajin mengejar bocoran soal, sedangkan guru bukan mencari teknik mengajar yang efektif melainkan proaktif mencari siasat untuk membocorkan soal.

Realita ini terjadi, karena UN selama ini dianggap sebagai kewajiban yang harus diikuti oleh setiap anak didik, katanya.

Abdullah berpendapat, seharusnya UN bukanlah sebuah kewajiban tetapi hak bagi para peserta didik untuk mendapatkan pengakuan dari negara bahwa mereka telah lulus ujian nasional.

Kalau paradigma ini yang dipakai, dijamin tidak ada akan lagi anak didik yang kasak kusuk mencari bocoran soal dan guru yang sibuk membantu murid mendapatkan kunci jawaban saat UN digelar, ujar dia,

Alternatif yang menurutnya bisa dilakukan, murid-murid diperbolehkan tidak mengikuti ujian nasional. Mereka bis mengikuti ujian sekolah yang diselenggarakan oleh pihak sekolah di masing-masing provinsi.

Konsekuensinya kata dia, ijazah yang dimiliki mereka yang ujian sekolah atau lokal, hanya diakui tingkat lokal, tidak biasa diakui secara nasional.

Untuk mendapatkan pengakuan secara nasional, mereka dapat mengikuti ujian nasional kapan saja mereka mau. Itu solusi untuk mencegah ketidakjujuran para siswa dan guru..................

Sumber: Kompas.Com
Berita Lengkap: http://edukasi.kompas.com/read/2011/12/13/09505974/UN.Dinilai.Gagal.Tingkatkan.Kualitas.Pendidikan

Sertifikasi Guru
Sertifikasi Prioritaskan Guru Senior
| Inggried Dwi Wedhaswary |

Selasa, 20 Desember 2011 | 14:57 WIB

JAMBI, KOMPAS.com - Kepala Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) Dinas Pendidikan Sarolangun, Jambi, Ahmad Nasri mengatakan, sertifikasi guru pada tahun 2012 diprioritaskan untuk guru senior atau berusia di atas 50 tahun. Dinas Pendidikan telah merampungkan penerimaan berkas guru yang mengajukan sertifikasi untuk tahun 2012.

Penyeleksian dan pendataan guru sertifikasi yang memprioritaskan guru yang berusia di atas 50 tahun, merupakan salah satu petunjuk dan arahan dari Kementerian Pendidikan (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan), kata Nasri, Selasa (20/12/2011).

Menurutnya, Dinas Pendidikan telah melakukan pengkajian dan menilai petunjuk kementerian layak untuk diterapkan.

Guru yang tergolong senior alias berusia di atas 50 tahun itu layak masuk kategori guru sertifikasi 2012, sebab masa pengabdian dalam menjalankan ikatan dinas sangat sempit, ujarnya.

Menurut dia, standar masa pensiun guru berusia kisaran 59-60 tahun. Peluang guru berusia di atas 50 tahun untuk mendapatkan SK Dirjen Kemendiknas RI sebagai prediket guru bersertifikasi sebesar 70 persen.

Sementara, selebihnya dilakukan proses yang selektif. Dalam proses ini akan dilihat dari sisi latar belakang pendidikan guru, lama dinas, dan jumlah jam mengajar dalam hitungan satu minggu.

Dengan adanya tunjangan dana sertifikasi ini, secara tidak langsung akan meningkatkan disiplin guru dan menambah semangat guru yang mengajar, katanya.

Jika merujuk kuota yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Provinsi tahun 2011, total guru sertifikasi di Kabupaten Sarolangun pada tahun 2012 sebanyak 268 orang. Sementara, jumlah guru yang memasukkan berkas untuk disertifikasi pada tahun 2012 mendatang sudah melebihi kuota yang ada. Tercatat, berkas pengajuan sertifikasi yang sudah diterima sekitar 700 orang.

Saya berharap, guru yang tidak terdata sebagai guru tahun 2012 mendatang, agar bersabar, ujar Nasri.

Ia mengatakan, proses pendataan dan seleksi akan dilakukan secara profesional. Bahan atau dokumen yang didata Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun akan diproses kembali Tim Provinsi Jambi dan Kemdikbud.................

Sumber: Kompas.Com
Berita Lengkap: http://edukasi.kompas.com/read/2011/12/20/14574472/Sertifikasi.Prioritaskan.Guru.Senior